Redaksi7.id, TUBAN – Manajemen PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI) merespon seluruh keluhan warga Desa Remen dan Desa Tasikharjo, Kecamatan Jenu, saat mediasi di Gedung DPRD Tuban, Kamis sore (30/10/2025).
Perusahaan plat merah itu akan membentuk tim investigasi internal dan eksternal untuk menelusuri dampak kebakaran yang terjadi di area kilang, pada 16 Oktober 2025 lalu. Selain itu, TPPI juga akan menyampaikan permintaan maaf kepada warga terdampak psikologis berupa 300 paket bantuan.
Mediasi dipimpin Wakil Ketua DPRD Tuban, Miyadi dan Ketua Komisi II, Fahmi Fikroni. Perwakilan kedua pihak bergantian menyampaikan argumen dan pendapatnya yang kemudian disimpulkan benang merahnya.
“Alhamdulillah hari ini ada hearing antara kami dengan warga sekitar yang difasilitasi oleh DPRD Tuban,” kata CSR & Communication Relation Manager PT TPPI, Tinoto Hadi Sucipto kepada wartawan.
Diterangkan Tinoto, terdapat tiga poin utama yang menjadi aspirasi warga. Seluruhnya sudah dibahas dalam mediasi dan akan segera ditindaklanjuti. Dengan demikian, diharapkan suasana kembali kondusif, sehingga tercipta harmonisasi diantara TPPI dan warga sekitar.
“Apa yang menjadi kesepakatan-kesepakatan tadi bisa ditindaklanjuti baik dari TPPI maupun dari masyarakat sendiri. Tujuannya, agar suasana tetap kondusif dan harmonis antara TPPI dengan masyarakat,” terangnya.
Baca Juga:
Tinoto membeberkan, tuntutan pertama yaitu terkait dengan pemasangan alarm emergency yang disampaikan oleh manager ACCE. Selanjutnya, terkait rekrutmen tenaga kerja juga akan difasilitasi oleh DPRD dan akan dibentuk tim investigasi yang beranggotakan internal maupun eksternal.
“Tapi sampai sekarang belum ada rekrutmen dan sampai ini juga belum ada permintaan. Disisi lain kita sudah ikut Pertamina jadi suratnya dari BUMN tesnya bareng se-Indonesia dan lewat online kemudian pembagian oleh BUMN,” bebernya.
Lebih lanjut, ditambahkan Tinoto, penyerapan tenaga kerja lokal sudah lumayan banyak. Bila dihitung warga sekitar cukup banyak yang bekerja di organik, kurang lebih 46 orang. Kegiatan outsourcing hampir maksimal dan jumlahnya hampir seimbang dengan organik misalnya scurity hampir 100 persen.
“Harapannya kita hidup bersaudara, berdampingan dan berlanjut jadi suasana harmonis dan dinamis ini selalu kita jaga kuncinya adalah dengan komunikasi yang aktif. Dan perlu adanya masukan yang positif yang bisa ditindaklanjuti oleh manajemen,” urainya.
Sementara itu, Kepala Desa Tasikharjo, Damuri menuturkan, warga berharap adanya tindak lanjut nyata dari TPPI. Selain itu, juga menyampaikan tiga hal utama, yakni soal kompensasi bagi warga terdampak, prioritas tenaga kerja lokal, dan pemasangan alarm peringatan dini.
“Hasilnya, TPPI akan menurunkan tim investigasi untuk memastikan wilayah dan warga yang memang terdampak langsung, tapi itu belum hasil final,” ujarnya.
Damuri menambahkan, jumlah warga yang diajukan mendapatkan kompensasi kalau keseluruhan desa itu di Tasikharjo ada 750 orang dan Remen hampir 2.000 itu yang diajukan. Akan tetapi TPPI dalam pembahasannya tadi adalah yang dianggap itu berdampak dan itu akan menurunkan tim. Dari dasar itulah manajemen TPPI akan mengeluarkan kompensasi.
“Namun, untuk nilai kompensasi maupun bentuk realisasinya, masih menunggu hasil kerja tim investigasi yang akan dibentuk oleh TPPI. Dan untuk nominal kompensasi belum ada kesepakatan sampai hari ini,” ucapnya.
Ditempat yang sama, Wakil Ketua DPRD Tuban, Miyadi, menyampaikan bahwa forum hearing ini merupakan langkah penting untuk menjaga komunikasi antara masyarakat dan pihak perusahaan.
“Kita ingin semua berjalan dengan baik. Tadi sudah ada tiga kesepakatan pertama, TPPI siap memasang alarm peringatan dini. Kedua, terkait rekrutmen tenaga kerja akan diutamakan dari wilayah terdekat. Ketiga, soal kompensasi masih menunggu hasil tim investigasi,” pungkasnya.(sav/dif)
