Redaksi7.id, TUBAN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tuban, terus mengebut pembahasan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun anggaran 2026.
Rapat paripurna digelar bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) untuk menuntaskan pembahasan, Jumat sore (25/10/2025). Agenda utama adalah penyampaian jawaban pemerintah daerah terhadap Laporan Badan Anggaran (Banggar) serta Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD.
Jawaban tersebut disampaikan langsung oleh Wakil Bupati Tuban, Joko Sarwono, mewakili Bupati Tuban, Aditya Halindra Faridzky yang berhalangan hadir.
Ketua DPRD Tuban, Sugiantoro mengatakan bahwa pemerintah telah menanggapi secara rinci berbagai masukan, catatan, dan rekomendasi yang sebelumnya disampaikan oleh Banggar maupun masing-masing fraksi.
“Agenda selanjutnya penuntasan di tingkat Banggar bersama tim anggaran pemerintah daerah atau TAPD,” ujarnya.
Politisi senior Partai Golkar itu menegaskan, DPRD dan eksekutif berkomitmen menuntaskan seluruh tahapan pembahasan APBD 2026 sebelum memasuki pertengahan November 2025.
Baca Juga:
“Penuntasan sekaligus persetujuan kita targetkan awal bulan November ini,” tegas Sugiantoro kepada wartawan usai rapat paripurna.
Sugiantoro juga menyampaikan apresiasi kepada Wakil Bupati, Joko Sarwono, yang tetap hadir dan menyampaikan jawaban pemerintah meski dalam kondisi kurang fit.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Wabup yang telah berusaha membacakan jawaban pemerintah daerah atas semua masukan dari Banggar dan fraksi-fraksi,” ucapnya.
Dikatakan Sugiantoro, terdapat beberapa poin penting yang menjadi fokus bersama antara legislatif dan eksekutif di tahun 2026. Salah satunya adalah peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar kesehatan fiskal daerah bisa tetap terjaga.
“Pemerintah daerah berupaya semaksimal mungkin untuk meningkatkan PAD supaya kondisi keuangan daerah tetap sehat,” katanya.
Selain itu, pentingnya pelaksanaan program-program prioritas daerah agar tetap berjalan optimal meskipun terjadi pengurangan dana transfer ke daerah (TKDD) dari pemerintah pusat.
“Program prioritas harus tetap dijalankan sebaik mungkin, meskipun ada pengurangan transfer ke daerah,” pungkasnya.(sav/dif)
