Redaksi7.id, TUBAN – Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak mengapresiasi upaya Pemerintan Kabupaten (Pemkab) Tuban dalam melaksanakan Verifikasi dan Validasi (Verval) Data Kependudukan Tahun 2026.
Hal tersebut disampaikan saat menghadiri MusyawarPerencamaanaan Pembangunan (Musrenbang) Penyusunan RKPD 2027 di Pendopo Krido Manunggal, Kabupaten Tuban, Selasa (31/3/2026).
Wagub Jatim menyatakan langkah tersebut dinilai sebagai bentuk nyata komitmen daerah dalam menghadirkan tata kelola pemerintahan yang berbasis data akurat, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Kegiatan Verval yang dijalankan Pemkab Tuban memiliki peran strategis dalam mendukung penguatan data terpadu, baik yang bermuara pada Badan Pusat Statistik (BPS) maupun Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Menurutnya, keberadaan data yang valid menjadi fondasi utama dalam penyusunan kebijakan publik yang efektif.
“Langkah yang dilakukan Pemkab Tuban ini bukan untuk menyaingi tugas BPS, melainkan untuk melengkapi dan memperkuat data yang sudah ada. Justru dengan adanya verval ini, kualitas data menjadi semakin baik dan komprehensif,” ungkapnya.
Emil Dardak menjelaskan pendekatan verval yang dilakukan oleh Pemkab Tuban menyentuh hingga level mikro, dengan pengumpulan data yang lebih rinci dan mendetail di tingkat masyarakat. Hal ini memungkinkan pemerintah daerah memiliki gambaran kondisi riil yang lebih akurat, sehingga kebijakan yang diambil benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Baca Juga:
Wakil Gubernur menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dengan BPS sebagai lembaga resmi penyedia data statistik. Kolaborasi tersebut memungkinkan adanya pertukaran dan penyelarasan data, sehingga menghasilkan satu basis data yang kuat dan dapat digunakan secara bersama.
“Data dari Pemkab Tuban dan BPS dapat saling melengkapi. Dengan sinergi yang baik, kita bisa menghadirkan satu data yang akurat dan terpercaya sebagai dasar pengambilan keputusan,” tambahnya.
Sejalan dengan hal tersebut, Pemprov Jawa Timur menegaskan komitmennya dalam mendorong penyelenggaraan pemerintahan berbasis data terpadu di seluruh daerah. Pemprov Jatim terus menguatkan integrasi data lintas sektor sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan dan pelayanan publik.
Komitmen tersebut juga sejalan dengan langkah Pemkab Tuban yang secara konsisten melakukan pembaruan data melalui kegiatan verval. Pemkab Tuban berupaya memastikan bahwa setiap program pembangunan yang dijalankan benar-benar didasarkan pada data yang akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Dengan data yang semakin jelas dan terukur, diharapkan program-program pemerintah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten, dapat berjalan lebih terarah, tepat sasaran, serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Wagub Jatim berharap praktik baik yang dilakukan Pemkab Tuban ini dapat menjadi inspirasi bagi pemerintah daerah lain untuk menerapkan kebijakan serupa. Dengan demikian, terwujud ekosistem pemerintahan berbasis data terpadu yang kuat di seluruh wilayah Jawa Timur.
“Harapannya, semakin banyak daerah yang melakukan penguatan data seperti ini. Karena kunci keberhasilan pembangunan ada pada data yang akurat dan terintegrasi,” tuturnya.
Sementara itu, Bupati Tuban, Aditya Halindra Faridzky, SE., menuturkan kurang lebih 9.000 ASN diterjunkan untuk melakukan verval. Sejak tanggal 26 Maret – 20 April, aparatur Pemkab Tuban di seluruh jenjang jabatan disebar ke 20 kecamatan di Kabupaten Tuban. “Kendati demikian, seluruh proses pelayanan dan tata kelola pemerintahan tetap berjalan normal,” jelasnya.
Selain untuk melakukan pendataan, lanjut Mas Lindra, kegiatan verval ini sebagai wujud Pemkab Tuban “hadir” dan mendengarkan lebih dekat masukan warga. Sekaligus mempertajam kepekaan sosial aparatur.(*)
