TUBAN – Komisi Pemilihan Umum Kabupaten (KPUK) Tuban menggelar evaluasi Pilkada Serentak 2024 bersama puluhan jurnalis yang tergabung dalam Ronggolawe Press Solidarity (RPS).
Acara berlangsung di Balai Wartawan Jalan Pramuka, Tuban, Senin siang (10/2/2025). Hadir dalam kegiatan tersebut Komisioner KPUK Tuban Gunawan Wihandono.
Gunawan menyampaikan apresiasi terhadap insan media di Kabupaten Tuban. Ia berharap media tetap menjadi pedoman utama masyarakat dalam mendapatkan informasi terkait program pemerintah dan politik.
“Di era digitalisasi ini, banyak informasi beredar, baik dari media sosial maupun sumber lainnya, termasuk hoaks. Masyarakat harus lebih bijak dalam memilah informasi yang diterima, terutama terkait Pemilu,” ujarnya.
Gunawan menekankan pentingnya peran media dalam menjaga kredibilitas informasi. Terutama dalam konteks politik, penyelenggara Pemilu selalu mengingatkan agar setiap informasi yang diterima harus diverifikasi sebelum disebarkan.
Dalam evaluasi Pilkada serentak 2024, tahapan pemilu yang cukup panjang menjadi perhatian. Mulai dari pembentukan badan Ad hoc, sosialisasi, hingga proses penghitungan suara (putungsura), semuanya berjalan sesuai mekanisme.
Baca Juga:
Dengan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) 942.865 orang dan 69,4 persen kehadiran di Tempat Pemungutan Suara (TPS), mayoritas pemilih di Tuban didominasi oleh perempuan.
Bahkan dalam sosialisasi pemilu, segmen perempuan mendapatkan perhatian khusus. Uniknya, pada Pilgub Jatim, calon gubernurnya merupakan perempuan, sedangkan wakilnya laki-laki.
“Sepanjang tahapan Pilkada, sinergi antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan media terus diperkuat,” Kata koordinator Divisi Sosdiklih, SDM dan Parmas itu.
Dalam publikasi kampanye dan penyebarluasan informasi, KPUK Tuban menggandeng para jurnalis yang tergabung dalam Ronggolawe Press Solidarity (RPS) dan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI).
“Alhamdulillah, Pilkada Tuban berjalan lancar tanpa gugatan di Mahkamah Konstitusi (MK). KPU pun langsung menetapkan pasangan Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Namun, untuk Pilgub Jatim, ada gugatan dari tim Paslon 03, meskipun akhirnya tidak dilanjutkan setelah KPU Jatim menetapkan gubernur terpilih,” jelas Gunawan.
Meskipun tahapan Pilkada Tuban telah selesai, evaluasi terus dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk RPS.
Dari hasil evaluasi, partisipasi pemilih di Pilgub Jatim mengalami kenaikan, sementara pada Pilbup Tuban justru mengalami penurunan. Jumlah partisipasi masyarakat mencapai 69,38 persen untuk pemilihan gubernur, dan 69,36 persen untuk pemilihan bupati.
Angka tersebut mengalami penurunan sebesar 4 persen dibandingkan dengan Pilkada sebelumnya. Selain itu juga terdapat perbedaan hasil persentase pemilihan gubernur dan bupati atau wali kota.
Hal itu disebabkan dari Daftar Pemilih Tambahan (DPT) yang ada di Lapas Kelas IIB Tuban.
“Warga binaan lapas itu kan beberapa dari luar Kabupaten Tuban, jadi mereka hanya punya hak memilih gubernur, dan tidak punya hak untuk memilih bupati atau wali kota,” katanya.
Meski begitu, setiap kendala yang dihadapi di lapangan akan terus dicari solusinya guna meningkatkan kesadaran politik masyarakat di masa mendatang.
“Kita semua berharap, ke depan, masyarakat semakin sadar akan pentingnya memilih pemimpin yang kredibel dan berkualitas demi kemajuan daerah,” tutup Gunawan.(dif)
